djeNews.co-TOBA
Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumatera Utara menyatakan sikap setelah pemerintah pusat mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Gerakan yang diinisiasi tokoh agama, akademisi, masyarakat adat dan aktivis lingkungan hidup ini sejak awal serukan agar PT TPL segera tutup.
Sejumlah imam Katolik dan para pendeta dari berbagai gereja denominasi di Indonesia pun turun ke jalan sembari menyerukan agar PT TPL ditutup. Dalam pernyataan resmi yang dikumandangkan hari ini, Rabu (28/1/2025) di Tarutung, ada sejumlah point.
Pertama, SEKBER menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Menteri Kehutanan, dan instansi pemerintah lainnya atas keputusan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari dan sejumlah perusahaan lainnya.
“Keputusan ini merupakan langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di negeri kita, khususnya wilayah Tapanuli Raya dan Kawasan Danau Toba, yang selama ini mengalami tekanan ekologis serius dan telah menimbulkan bencana ekologis yang sangat masif,” demikian tertuang dalam pernyataan resmi Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumatera Utara hari ini, Rabu (28/1/2025).
Kedua, SEKBER menegaskan bahwa pencabutan izin PBPH PT TPL harus menjadi pintu masuk bagi negara untuk memulihkan alam dan mengembalikan hak-hak masyarakat, khususnya hak atas wilayah adat yang selama ini dirampas dan dikuasai PT TPL.
“Pemulihan hak masyarakat adat merupakan kewajiban konstitusional negara yang tidak boleh diabaikan,” terangnya.
Ketiga, SEKBER mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemulihan ekologis terhadap kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan parah akibat aktivitas PT TPL selama kurang lebih empat dekade terakhir.
