djeNews.co-TOBA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba resmi menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025. Penyampaian ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (30/04/2026) Sore.
Dalam dokumen rekomendasi tersebut, DPRD menyoroti berbagai aspek penting yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan meliputi peningkatan monitoring budaya gotong royong, pemberian sanksi tegas bagi aparat desa yang tidak disiplin, serta pengawasan ketat terhadap pengelolaan parkir dan penyaluran dana hibah.
DPRD juga mendorong upaya pemenuhan infrastruktur digital, seperti pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan pemanfaatan Starlink untuk mengatasi wilayah blankspot. Selain itu, ada instruksi untuk meningkatkan kompetensi petugas perpustakaan desa, memperketat pengelolaan Dana Desa, serta pengembangan teknologi informasi guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam bidang pelayanan sosial dan kesehatan, DPRD meminta Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan segera mereaktivasi kartu BPJS yang non-aktif, khususnya bagi warga yang menderita sakit kronis. Tidak kalah penting, lembaga legislatif ini juga menekankan perlunya peningkatan kualitas perencanaan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusul temuan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang cukup besar pada tahun 2025.
Merespons hal tersebut, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh anggota DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh catatan, saran, dan masukan yang tertuang dalam rekomendasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan motivasi untuk memacu kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini akan menjadi masukan dan evaluasi sekaligus motivasi bagi kami dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Toba pada masa yang akan datang,” ujar Audi.
Lebih lanjut, ia berharap masukan ini dapat menjadi landasan perbaikan kinerja demi mewujudkan visi “Toba Mantap 2029”. Audi juga memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama proses pembahasan LKPJ, dan berkomitmen untuk terus menjaga kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan masyarakat.(CT)
