Menghadapi tekanan tersebut, BI bersama TPID memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Penguatan dilakukan melalui High Level Meeting (HLM) TPID, implementasi Early Warning System (EWS) untuk mendeteksi potensi kenaikan harga komoditas strategis, serta pengawalan Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk menjaga kesinambungan pasokan.
Kerja sama pasokan antara lain melibatkan Pematangsiantar-Simalungun, Labuhanbatu-Karo, Batubara-Rumah Tani Nusantara, serta interkoneksi Simalungun dengan Langkat dan Deli Serdang.
Di sisi distribusi dan keterjangkauan harga, BI bersama pemerintah daerah juga mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui dukungan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), optimalisasi Toko Pengendali Inflasi (TOPPIS), serta penguatan tata niaga pangan.
Ahmadi menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, pelaku usaha, kelompok tani, distributor, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah,” kata Ahmadi.
BI Pematangsiantar optimistis pengendalian yang konsisten dan terukur dapat menjaga inflasi tetap stabil, melindungi daya beli masyarakat, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. ( dj )
