Kapolda Sumut menyebutkan terdapat lima poin penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada:
1. Tindakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Fokus pada upaya pencegahan.
3. Sinergitas antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah sangat penting.
4. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional.
5. Menjaga netralitas TNI dan Polri selama pelaksanaan Pilkada.
“Semoga melalui Rakor ini kita dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk menghadapi berbagai potensi kerawanan dan mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang aman, damai, dan demokratis khususnya di Sumatera Utara,” pungkas Kapolda.
Kapolres Simalungun AKBP Choky Sentosa S. Meliala, S.I.K., S.H., M.H., yang turut hadir dalam acara ini, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung sepenuhnya Operasi Mantap Praja Toba 2024. “Kami dari Polres Simalungun akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan lancar dan aman. Sinergitas antara Polri, TNI, dan elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan selama proses pemilu,” ujarnya.
Rakor ini juga membahas berbagai strategi dan langkah-langkah operasional yang akan diambil untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi kerawanan selama pelaksanaan Pilkada. Diskusi dan koordinasi yang intensif antara semua pihak diharapkan dapat menghasilkan rencana pengamanan yang komprehensif dan efektif. (dj)
