Komisi B: Optimalisasi PAD dan Pelayanan Publik
Sementara itu, Komisi B memfokuskan rekomendasinya pada aspek perekonomian dan pembangunan. Komisi ini menekankan agar seluruh program pembangunan dilaksanakan secara tepat sasaran dan diawasi ketat pelaksanaannya.
Untuk meningkatkan kemandirian daerah, Komisi B menyarankan pengembangan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal pelayanan dasar, disarankan pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik agar masyarakat lebih mudah mengurus administrasi.
Komisi C: Fokus Kesejahteraan dan Efisiensi Anggaran
Komisi C yang menangani bidang kesejahteraan rakyat menyoroti isu pelayanan kesehatan dan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu rekomendasi krusial adalah instruksi kepada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk segera mereaktivasi kartu BPJS Kesehatan yang terputus, khususnya bagi warga yang menderita penyakit kronis.
Selain itu, Komisi C juga menyoroti adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh sebab itu, diminta peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat guna.
Laporan dan rekomendasi dari ketiga komisi ini menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten Toba dalam mengambil keputusan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.(CT)
